Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, PKS harus tetap berada di luar pemerintahan, sebagai penyeimbang kekuasaan. “Demi demokrasi yang sehat, menurut saya, sudah mestinya PKS tidak merapat ke koalisi Prabowo-Gibran,” jelas Saiful, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/5).
Terlebih, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta itu, bila dihitung, jumlah koalisi telah mencapai 60 persen, sehingga tidak sehat bagi perkembangan demokrasi. Apalagi jika PKS ikut-ikutan bergabung. “Jika pada akhirnya PKS mendukung pemerintahan, maka PKS akan dinilai inkonsisten terhadap posisi politik yang selama ini dikenal kritis,” pungkas Saiful.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News. Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
