Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, menegaskan dalam acara Kick Off PPDB Jabar 2024 di Aula Barat Gedung Sate, pada Rabu (8/5). “Saya sudah menyampaikan kepada Kadisdik, jangan ada titip-titipan lagi. Masyarakat harus puas dengan proses PPDB 2024 ini, tidak boleh ada satu pun kursi yang diperjualbelikan,” tegas Bey seperti dilansir oleh Kantor Berita RMOLJabar pada Rabu (8/5).
Bey juga telah memberikan instruksi kepada Dinas Pendidikan (Disdik) untuk memastikan proses PPDB berjalan secara jujur, transparan, bersih, dan akuntabel. Pasalnya, pada PPDB 2023 lalu, banyak keluhan dari masyarakat terkait praktik jual beli kursi.
“Saya menitipkan kepada seluruh kepala dinas, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk KCD (kantor cabang dinas), untuk mengikuti aturan yang sama, yaitu jujur, bersih, transparan, dan akuntabel. Aturan masih sama dengan tahun sebelumnya, namun harus lebih jelas dan tegas ditegakkan. Jika terdapat pemalsuan data atau praktik titip-titipan, kami akan tindak tegas dengan melibatkan saber pungli,” jelas Bey.
Bey juga mengimbau kepada orangtua siswa untuk melaporkan praktik jual beli kursi ke saber pungli jika menemukan adanya. Ia menegaskan bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti.
“Jika ada bukti, tunjukkan kepada kami. Kami akan bertindak tegas, dan orangtua siswa tidak boleh percaya kepada oknum yang menawarkan titip-titip, karena itu tidak benar,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bey juga mengingatkan bahwa jika pelaksanaan PPDB tidak lancar, Kadisdik harus mundur. Hal ini sebagai jaminan atas kelancaran pelaksanaan PPDB.
“Jika Kadisdik tidak berhasil, diminta untuk mundur. Mereka juga telah menandatangani Pakta Integritas sebagai jaminan pelaksanaan PPDB,” tambah Bey.
Bey menekankan bahwa seluruh jajaran OPD harus bekerja maksimal dalam pengumpulan data siswa baru. Para jajaran OPD juga diharapkan menyosialisasikan tata cara PPDB kepada masyarakat.
“Jika ada siswa yang tidak diterima, harus dijelaskan alasan kenapa tidak diterima, harus adil. Begitu juga bagi yang diterima, harus diberikan kesempatan yang sama. Tidak boleh ada pilih kasih, dan semuanya harus jelas diterapkan di lapangan,” tandasnya.
