Menilai Kemenkumham: Optimalisasi Pengelolaan Anggaran

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang berkualitas selama masa transisi. Langkah ini diambil untuk memastikan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam _Entry Meeting_ Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024, Supratman menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang berkualitas. Proses penyusunan laporan keuangan ini melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Supratman juga meminta dukungan dari seluruh satuan kerja untuk bersinergi selama proses pemeriksaan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Prioritas Kemenkumham adalah menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi BPK untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pencapaian 90,38 persen dalam tindak lanjut rekomendasi BPK, pemerintah menekankan komitmen dan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan BMN. Penekanan juga dilakukan pada pengelolaan anggaran yang baik dan komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang optimal. Tim Pemeriksa BPK RI sudah melakukan pemeriksaan interim dan akan melanjutkan ke pemeriksaan lanjutan hingga bulan Mei 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan tinggi di Kementerian Hukum dan HAM, Tim Pemeriksa BPK RI, serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan Kemenimipas.