Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia, telah menginisiasi kebijakan yang menimbulkan keraguan terhadap janji ekonomi kerakyatan Prabowo. Kebijakan tersebut terkesan tidak sesuai dengan komitmen Prabowo untuk menjaga stabilitas ekonomi rakyat kecil. Pelarangan warung kecil menjual gas 3 kg dikritik karena dianggap membebani masyarakat kecil. Kritik ini juga membayangi citra Prabowo di mata publik.
Penentangan terhadap kebijakan ini memunculkan pertanyaan tentang alasan utama di balik pelarangan warung menjual gas 3 kg. Jika tujuannya adalah agar subsidi gas tepat sasaran, seharusnya pemerintah terlebih dahulu memperbaiki sistim distribusi di level atas. Terbukti bahwa mafia energi yang telah lama beroperasi dengan leluasa seharusnya menjadi target operasi, bukan rakyat kecil yang hanya berusaha untuk bertahan hidup.
Keputusan ini tidak hanya memiliki dampak pada akses gas 3 kg bagi masyarakat, tetapi juga merugikan ekonomi kecil. Warung-warung kecil yang menjual gas elpiji telah mendukung banyak keluarga dengan penghasilan mereka. Kebijakan ini harus dievaluasi karena dampak negatifnya lebih besar dibanding manfaatnya. Jika pemerintah benar-benar ingin memastikan distribusi subsidi gas tepat sasaran, langkah pertama seharusnya adalah menangani mafia distribusi di level atas, bukan mengekang rakyat kecil. Kebijakan ini jika dipaksakan dapat menyulitkan ekonomi rakyat dan bahkan berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik.
Praktik mafia migas di Indonesia masih menjadi masalah serius sejak tahun 2020. Kasus korupsi dan penyelewengan yang melibatkan sumber daya nasional telah mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Langkah pemberantasan terhadap mafia migas harus menjadi prioritas untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan menjamin distribusi energi yang adil bagi masyarakat.
Kelangkaan gas elpiji 3 kg di Indonesia tidak disebabkan oleh berkurangnya cadangan gas alam. Sebaliknya, perubahan kebijakan distribusi dan praktik mafia migas berkontribusi besar terhadap ketidaktersediaan gas tersebut. Pemerintah seharusnya fokus pada upaya pemberantasan mafia migas di level atas dan memperbaiki sistem distribusi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses gas subsidi yang mereka butuhkan.
