Di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, wacana efisiensi anggaran kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPR, Stevano Rizki Adranacus, menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan mendukung langkah efisiensi yang dijalankan Presiden Prabowo, selama kebijakan itu tidak mengganggu urusan yang menyentuh langsung kepentingan publik, terutama penegakan hukum.
Efisiensi Dianggap Wajar, Asal Tepat Sasaran
Menurut Stevano, efisiensi anggaran bukanlah kebijakan yang aneh atau berlebihan. Ia menyebut banyak negara juga menempuh langkah serupa ketika menghadapi situasi ekonomi dunia yang sulit. Dalam pandangannya, penghematan menjadi masuk akal selama diarahkan pada pos-pos yang memang bisa dikurangi tanpa menimbulkan dampak serius bagi layanan negara.
Namun, ia mengingatkan agar semangat efisiensi tidak dibaca sebagai alasan untuk memangkas hal-hal yang justru menjadi fondasi kepercayaan publik. Salah satunya adalah penegakan hukum, yang dinilai tidak boleh tersentuh secara serampangan karena menyangkut rasa keadilan masyarakat.
Penegakan Hukum Tak Boleh Kendur
Stevano menekankan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Karena itu, ia berharap kebijakan efisiensi tetap berada dalam koridor yang sejalan dengan komitmen tersebut. Baginya, keadilan harus tetap dijaga sebagai prinsip utama, bukan dikorbankan demi penghematan anggaran.
Ia juga memberi apresiasi atas konsistensi Presiden dalam menempatkan hukum sebagai salah satu prioritas. Menurut Stevano, kualitas penegakan hukum tidak hanya menentukan jalannya pemerintahan, tetapi juga menjadi cerminan negara di mata warga. Ketika hukum berjalan tegas dan adil, persepsi publik terhadap negara ikut menguat.
Hukum Sebagai Wajah Negara
Dalam pandangannya, penegakan hukum bukan sekadar urusan teknis lembaga negara, melainkan bagian dari wajah Indonesia sendiri. Karena itu, efisiensi anggaran harus dibaca dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesan bahwa negara sedang mengendurkan perhatian pada sektor yang paling sensitif bagi masyarakat.
Stevano menutup penegasannya dengan dorongan agar setiap kebijakan penghematan tetap berpijak pada kebutuhan riil rakyat. Dengan begitu, efisiensi bisa berjalan, tetapi kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan tetap terjaga.
