Dalam konteks keberadaan hukum modern di Indonesia, terdapat permasalahan terkait dengan praktik mafia peradilan yang merupakan bentuk korupsi sistematis melibatkan berbagai pihak terkait lembaga peradilan. Faktor-faktor yang menyebabkan praktik mafia peradilan antara lain adalah korupsi yang merasuki institusi penegak hukum serta kelemahan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam undang-undang pidana Indonesia.
Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2002 menggambarkan mafia peradilan sebagai sebuah fenomena yang melibatkan berbagai pelaku di berbagai tingkatan lembaga peradilan. Faktor lain yang menjadi penyebab mafia peradilan adalah praktek aparat penegak hukum yang cenderung mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk melakukan tindakan kriminal. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keadilan dalam pengadilan, terutama dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dalam hubungannya dengan keputusan pengadilan, terdapat ketidakpastian di mana hakim cenderung lebih cenderung untuk tidak menjatuhkan pidana daripada menjatuhkan. Putusan pengadilan juga sering kali menjadi sorotan tajam di masyarakat, terutama jika keputusan tersebut dianggap kontroversial. Upaya untuk mengawasi dan mengontrol putusan pengadilan kadang sulit dilakukan, terutama jika media massa turut campur tangan dalam proses hukum.
Dalam menghadapi fenomena mafia peradilan, penting bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Hukum acara pidana harus dijalankan dengan adil, netral, dan tidak memihak. Standar penegakan hukum harus selalu dijaga agar tidak terjadi diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Kejujuran, moralitas, dan integritas aparat penegak hukum menjadi faktor kunci dalam menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana.
Overall, penanganan kasus mafia peradilan dan penegakan hukum yang adil merupakan upaya bersama dalam memastikan keberlangsungan sistem peradilan yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip HAM. Masyarakat, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama demi menciptakan tatanan yang transparan, adil, dan bebas dari praktek-praktek negatif seperti mafia peradilan.
