Polemik di dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah menimbulkan kekhawatiran bahwa organisasi ini telah terbagi menjadi dua. Namun, sebenarnya PWI tetap sebagai satu entitas, hanya kepengurusannya yang mengalami perubahan. Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menjelaskan bahwa tidak ada pembentukan PWI baru dan tidak perlu proses perizinan ulang di Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan yang terjadi hanyalah pada kepengurusan setelah Dewan Kehormatan mencopot Ketua Umum sebelumnya, Hendry Ch. Bangun, karena dugaan kasus dana yang tidak sesuai.
Dalam upaya menyelesaikan sisa masa jabatan 2023-2028, PWI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih Ketua Umum baru. Namun, keputusan ini ditolak oleh Hendry Ch. Bangun yang tetap mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum sah. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa PWI telah terbagi secara internal, padahal bukan pada struktur organisasi tetapi pada individu yang tidak mau melepaskan jabatan.
Sasongko Tedjo, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, menegaskan bahwa secara hukum organisasi, Hendry Ch. Bangun sudah bukan bagian dari PWI. Keputusan ini didasarkan atas pelanggaran peraturan yang disepakati oleh delapan wartawan senior di Dewan Kehormatan. Meskipun Hendry Ch. Bangun mengklaim statusnya sebagai Ketua Umum yang sah, namun telah diberhentikan sesuai prosedur yang dijalankan pada Kongres PWI Bandung dan Jakarta.
PWI juga telah meminta pemblokiran dokumen resmi organisasi mereka untuk menghindari klaim yang tidak sah. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dapat mengklaim kepemilikan dokumen tersebut. Hal ini merupakan langkah yang ditempuh untuk menjaga kejelasan status dan keabsahan PWI sebagai satu entitas yang utuh.
