Polemik di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tidak hanya terkait dengan masalah kepengurusan, tetapi juga mencerminkan masalah tata kelola organisasi dan kepemimpinan yang kurang berorientasi pada kepentingan bersama. Menurut Dewan Penasihat Forum Pemred Media Siber Indonesia (SMSI), Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, S.E., M.B.A., M.M., penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan bermartabat dan berdasarkan konstitusi organisasi. Sebagai organisasi profesi wartawan, PWI harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan internal.
Saurip Kadi menyoroti pentingnya penghormatan terhadap keputusan Dewan Kehormatan PWI terkait pemberhentian Hendry Ch Bangun (HCB), selama keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) organisasi. Proses hukum yang sedang berjalan perlu diselesaikan dengan cepat dan tegas guna memberikan kepastian. Saurip Kadi mengingatkan bahwa konflik di PWI dapat merugikan kredibilitas wartawan dan media di mata publik.
Untuk mengatasi konflik, Saurip Kadi mendorong dialog terbuka yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menekankan perlunya reformasi kelembagaan di PWI. Reformasi ini harus mencakup transparansi dalam tata kelola keuangan, pengambilan keputusan, serta mekanisme pemilihan kepemimpinan agar lebih demokratis dan berintegritas. Sebagai langkah penyelesaian, Saurip Kadi menyerukan rekonsiliasi antara pihak yang berseteru untuk mengedepankan kepentingan organisasi dan profesi wartawan secara lebih luas.
