Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengumumkan delapan inisiatif penting yang akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2025. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Prabowo menyampaikan pengumuman ini dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, dengan keyakinan bahwa langkah-langkah strategis ini akan memicu pertumbuhan ekonomi yang stabil. Beberapa kebijakan yang disorot dalam pengumuman tersebut termasuk program Makan Bergizi Gratis, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR), serta bantuan sosial (bansos) yang dijadwalkan akan dilaksanakan sepanjang tahun ini.
Selain itu, Prabowo juga memberikan penjelasan rinci mengenai rencana delapan kebijakan utama yang akan diimplementasikan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama. Beberapa di antaranya termasuk kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024, pendistribusian bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta pemberian THR kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Program-program stimulus ekonomi juga akan diterapkan selama bulan Ramadhan dan Lebaran, bersama dengan paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik dan pajak barang mewah.
Prabowo juga menyoroti pentingnya program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan kunci yang diyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah. Selain itu, rencana pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan dana investasi nasional yang disebut sebagai Danantara juga menjadi langkah penting untuk memperkuat ekonomi negara. Kebijakan-kebijakan lain seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, serta revisi peraturan yang memudahkan berusaha juga akan turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap sektor ekspor Sumber Daya Alam (SDA) dan kebijakan internasional juga menjadi fokus utama dalam upaya ini.
Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat terkait dalam mengumumkan serangkaian kebijakan ekonomi tersebut, dengan menekankan pentingnya kerjasama lintas instansi untuk mencapai hasil optimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
