Papua, sebagai wilayah yang memikat dengan keindahan alamnya, mengalami luka yang dalam akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih berlanjut. Berbagai berita mengenai kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, dan pembatasan kebebasan berekspresi di Papua sering kali mencuat ke permukaan melalui media, menunjukkan bahwa upaya mencapai keadilan sepenuhnya masih jauh dari terwujudnya di tanah Cenderawasih ini.
UUD 1945 jelas menegaskan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk masyarakat Papua. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jaminan konstitusional ini masih memiliki celah yang luas. Pelanggaran HAM di Papua terus terjadi dalam bentuk-bentuk seperti penembakan, penganiayaan, dan penghilangan paksa yang meninggalkan dampak yang mendalam bagi keluarga korban.
Selain itu, pelanggaran HAM di Papua juga terjadi ketika tersangka ditangkap tanpa proses hukum yang jelas, tanpa adanya surat perintah, dan kritik terhadap pemerintah serta aksi demonstrasi damai sering kali dihadapi dengan kekerasan dan intimidasi. Masyarakat Papua juga masih merasakan adanya diskriminasi dalam aspek kehidupan sehari-hari, seperti dalam akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Dalam teori konstitusi, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang sama kepada setiap warga negara di bawah hukum. Ketidakmampuan negara dalam menghentikan pelanggaran HAM dan menjamin keadilan bagi korban di Papua menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip ini.
Kondisi yang menyedihkan ini harus direspons secara serius oleh pemerintah dengan menyelidiki dan memproses hukum para pelaku pelanggaran HAM, memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada korban, serta membangun dialog dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat Papua. Masyarakat Papua juga harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan mereka.
Pelanggaran HAM di Papua adalah luka yang membutuhkan keadilan. Pemerintah perlu segera bertindak secara konkret untuk menghentikan pelanggaran HAM dan membangun Papua yang damai, adil, dan sejahtera. Hanya dengan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat Papua, dan seluruh rakyat Indonesia, Papua dapat menjadi wilayah yang indah secara alamiah, adil, dan sejahtera bagi seluruh warganya. Kepentingan pada pelaksanaan konstitusi yang berlandaskan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan dihormati di semua tempat, termasuk di Papua.
