Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah merespons skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Pernyataan tersebut mengungkapkan hasil penyelidikan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menekankan dukungan penuh pemerintah terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi dalam berbagai sektor, termasuk di lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Selain tindakan hukum, pemerintah juga mendorong reformasi di Pertamina, baik di tingkat induk maupun anak perusahaan, guna meningkatkan tata kelola perusahaan. Para pejabat berharap reformasi ini dapat memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalisme dalam beroperasi.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum dan reformasi sektor migas negara dalam mengatasi kasus penipuan bahan bakar. Tujuannya adalah untuk memastikan kepentingan publik diutamakan dalam upaya membersihkan sektor tersebut.
Pertamina diakui sebagai aset nasional dan kekuatan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mendukung langkah-langkah yang diambil Pertamina untuk membersihkan operasinya dan menjadi perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan.
Sumber:
– Prabowo Subianto – Presidential Office Highlights Cleanup Efforts in Corruption Scandal, Diakses pada 27 Februari 2025.
