Peran UMKM dalam Ekonomi: Pemda Harus Lebih Serius
Di tengah dorongan agar ekonomi daerah tumbuh lebih merata, sektor UMKM kembali menjadi sorotan. Bank Kalbar dinilai sudah mengambil langkah yang cukup berarti dengan menyalurkan lebih dari 30% kreditnya ke usaha kecil. Kebijakan ini dianggap memberi ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan, terutama karena proses pengajuannya dinilai lebih mudah dibandingkan skema yang kerap menyulitkan usaha mikro dan kecil.
Bank Sudah Bergerak, Pemerintah Daerah Jangan Tertinggal
Dr. Herman Hofi Munawar, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar, menilai dukungan tersebut patut diapresiasi. Namun, ia menegaskan bahwa penguatan UMKM tidak bisa hanya bertumpu pada perbankan. Pemerintah daerah, menurutnya, harus tampil lebih aktif dalam pembinaan, pendampingan, dan penciptaan ekosistem usaha yang benar-benar memihak pelaku kecil.
Masalah yang dihadapi UMKM juga tidak sederhana. Keterbatasan modal masih menjadi hambatan klasik, sementara akses pasar sering kali belum terbuka luas. Tanpa intervensi yang serius dari pemda, banyak usaha kecil berisiko jalan di tempat meski sudah memiliki potensi untuk berkembang.
Regulasi Sudah Ada, Tinggal Kemauan Menjalankan
Di tingkat pusat, sejumlah aturan sebenarnya telah disiapkan untuk memperkuat sektor ini. Di antaranya PP No. 7 Tahun 2021, Perpres No. 98 Tahun 2014, serta Permen Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2023. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki perhatian besar terhadap UMKM, baik dari sisi perlindungan maupun pengembangannya.
Namun, aturan yang baik tidak otomatis menghasilkan perubahan di lapangan. Menurut Herman, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan itu secara konkret. Tanpa langkah nyata, regulasi hanya akan berhenti sebagai dokumen administratif.
Sinergi Jadi Penentu Arah UMKM ke Depan
Ke depan, kerja sama antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Bank bisa menyediakan akses pembiayaan, pemerintah daerah bertugas membina dan membuka ruang tumbuh, sementara pelaku usaha perlu memperkuat kapasitas dan daya saingnya sendiri. Jika tiga unsur ini berjalan seirama, UMKM bukan hanya bertahan, tetapi juga berpeluang menjadi penggerak utama ekonomi daerah dan nasional.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
