Pemerataan pembangunan di Kalimantan Barat didorong oleh prinsip “Indonesia Bangkit dari Desa”. Dengan fokus pada desa sebagai elemen paling dekat dengan masyarakat, tujuannya adalah mencapai peningkatan kesejahteraan dan pembangunan yang merata. Dr. Herman Hofi Munawar, seorang praktisi Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar, menyoroti potensi desa di Kalbar yang kaya akan sumber daya alam serta modal sosial berupa solidaritas dan kebersamaan. Namun, ada ketimpangan yang masih terjadi dalam infrastruktur dasar dan pemanfaatan potensi ekonomi di desa-desa. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah, terutama Gubernur Kalimantan Barat, perlu menerapkan kebijakan berbasis desa secara nyata. Salah satu tantangan utama yang perlu diatasi adalah sengketa lahan dan tata kelola pertanahan, terutama konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit. Diperlukan perhatian lebih pada pengelolaan keuangan dan kebijakan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa diharapkan dapat menggerakkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui desa.
Membangun Kalbar dari Desa: Tantangan Ketimpangan & Sengketa Lahan
Date: