Pelabuhan di Kalimantan Barat, terutama Pelabuhan Dwikora Pontianak dan Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah, memegang peran vital dalam perekonomian daerah. Namun, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dua pelabuhan besar tersebut yang berada di bawah PT Pelindo. Menurut Direktur LBH Herman Hofi Law dan pakar hukum Kalbar, Dr. Herman Hofi Munawar, pengawasan di pelabuhan belum optimal baik dari internal maupun eksternal. KSOP, yang bertanggung jawab mengawasi keselamatan pelayaran dan bongkar muat barang, dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sesuai regulasi yang berlaku.
Dr. Herman menekankan pentingnya persaingan sehat di Pelabuhan Dwikora tanpa ada dominasi satu perusahaan tertentu yang dapat menghambat aktivitas bongkar muat barang. Dia juga menyoroti kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap dinamika di pelabuhan, meskipun bukan wewenang langsung mereka, namun pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam memastikan distribusi barang berjalan lancar dan tidak merugikan masyarakat.
Dalam upaya menindak praktik monopoli di pelabuhan, Lembaga Bantuan Hukum “Herman Hofi Law” membuka posko pengaduan dan berencana berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Mereka juga mengharapkan intervensi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menegakkan persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan pelabuhan di Kalimantan Barat dapat beroperasi secara transparan, kompetitif, dan menguntungkan bagi semua pihak terutama konsumen akhir.
