Polda Metro Jaya menerima laporan kericuhan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Panitia Kerja (Panja) di Jakarta pada Sabtu (15/3). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi mengonfirmasi menerima laporan dugaan tindak pidana yang disertai ancaman kekerasan dan penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia. Pelapor berinisial RYR, seorang sekuriti di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, melaporkan bahwa sekitar tiga orang dari Koalisi Masyarakat Sipil masuk ke hotel tersebut dan berteriak di depan pintu ruang rapat pembahasan RUU TNI. Korban merasa dirugikan dan akhirnya membuat laporan polisi di SPKT Polda Metro Jaya, dengan nomor registrasi LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga menyampaikan pandangan terkait pembahasan RUU tersebut, mengkritik pembahasan yang dianggap tertutup. Salah satu anggota koalisi, Andrie Yunus, menilai bahwa pembahasan yang tertutup tidak sesuai komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik. Aspirasi ini disampaikan oleh tiga perwakilan koalisi yang menerobos masuk ke ruang rapat panja namun langsung ditarik keluar oleh pihak keamanan rapat.
Komisi I DPR RI dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 40 persen dari 92 DIM RUU TNI. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan bahwa pembahasan masih akan berlangsung hingga Minggu (16/5), dengan fokus pada umur pensiun dan variabel terkait personel TNI. Pembahasan intens dilakukan sejak Jumat (14/3) hingga saat ini. Kesimpulannya, pembahasan RUU TNI masih dalam proses dengan perdebatan intens mengenai berbagai aspek terkait personel TNI yang perlu diatur dalam RUU tersebut.
