Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menggelar diskusi terbatas bertajuk Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi tersebut melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mengkaji tantangan dan prospek reformasi intelijen Indonesia.
Reformasi Intelijen Indonesia
Diskusi ini menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih responsif terhadap ancaman global. Reformasi ini harus melingkupi berbagai aspek, termasuk transformasi kultur kerja intelijen serta peningkatan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, keberhasilan lembaga intelijen bergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman secara tepat waktu. Model Threat-Based Intelligence telah menjadi standar operasional di berbagai negara, dan BIN perlu mengadopsi pendekatan ini agar tidak hanya bereaksi terhadap kejadian, tetapi juga mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi.
Pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia
Reformasi rekrutmen dan kultur intelijen juga menjadi perhatian utama dalam mengoptimalkan fungsi intelijen di Indonesia. Harus ditegaskan bahwa rekrutmen personel intelijen perlu didasarkan pada kompetensi teknis dan struktur organisasi yang seimbang, bukan atas dasar kedekatan politik semata.
Intensitas pengawasan bagi kelembagaan intelijen juga harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR serta mekanisme audit independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intelijen.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Sejumlah rekomendasi penting muncul dari diskusi tersebut untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia:
Penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.
Reformasi rekrutmen personel dengan menekankan pada keahlian teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
Menjaga independensi kelembagaan dengan memastikan bahwa proses rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, bukan afiliasi politik.
Memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen guna memastikan transparansi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi peran BIN dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan Reformasi Intelijen Indonesia yang terus berlangsung, diharapkan kelembagaan intelijen akan menjadi lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
