Reformasi Intelijen Indonesia dalam Dinamika Perkembangan
Sebagai lembaga yang menjadi mata dan telinga negara, Badan Intelijen Negara (BIN) harus terus bertransformasi untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dengan perubahan dinamika keamanan baik global, regional maupun nasional, mendesak untuk terus mendorong Reformasi Intelijen Indonesia.
Baru-baru ini, Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie Jakarta menggelar acara diskusi yang membahas “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” di Kampus Universitas Bakrie, Rasuna Said, Jakarta, pada 19 Maret 2025. Diskusi tersebut mengundang pakar serta akademisi untuk mengupas isu-isu terkait kelembagaan intelijen, sumber daya manusia, teknologi, dan mekanisme pengawasan.
Dinamika pengawasan intelijen menjadi perhatian utama dalam reformasi kelembagaan intelijen. Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menyoroti dua hal penting dalam tata kelola intelijen, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
Reformasi Intelijen Indonesia menjadi urgensi dalam menghadapi tantangan kekinian. Aditya menganggap bahwa perlunya dibangun model pengawasan intelijen yang lebih efektif dan akuntabel agar responsif terhadap kebutuhan negara.
Saat ini, mekanisme pengawasan terhadap BIN diatur oleh UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Namun, efektivitas Tim Pengawasan Intelijen dinilai masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan anggaran, operasi intelijen, dan regulasi.
Reformasi Intelijen Indonesia perlu memperkuat mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam diskusi ini, Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, menyuarakan pentingnya tegaknya prinsip akuntabilitas dalam pengawasan intelijen.
Rizal menekankan bahwa Tim Pengawasan Intelijen harus memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam kasus pelanggaran. Selain itu, identifikasi ancaman juga menjadi kunci utama bagi BIN agar dapat efektif dalam menghadapi ancaman nasional.
Perkembangan kelembagaan BIN juga menjadi fokus dalam reformasi intelijen. Menurut Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, BIN telah mengalami perkembangan yang signifikan di bawah kepemimpinan Budi Gunawan. Pembentukan deputi-deputi baru seperti Intelijen Siber dan Intelijen Pengamanan Aparatur menunjukkan adaptabilitas BIN terhadap perubahan lingkungan strategis.
Dalam aspek sumber daya manusia, Rodon menyoroti perlunya proses rekrutmen yang lebih profesional dan berbasis pada bakat serta keahlian. Reformasi Intelijen Indonesia membutuhkan SDM yang handal dan kompeten untuk menangani ancaman yang semakin kompleks.
Tantangan teknologi juga menjadi hal penting dalam reformasi intelijen Indonesia. Diyauddin dari Maha Data Lab 45 menyoroti risiko kerawanan teknologi intelijen yang belum dibuat sendiri. Kepala Kantor Internasional FISIP UI, Awani Yamora Masta, menegaskan bahwa ancaman siber menjadi tantangan utama dalam intelijen modern.
Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia terus mendesak untuk dibahas. Dalam diskusi ini disimpulkan bahwa perlunya reformasi dalam pengawasan intelijen, manajemen sumber daya manusia, dan peningkatan teknologi intelijen. Semua pihak, termasuk akademisi, pemerintah, dan masyarakat, harus terlibat aktif dalam mendorong Reformasi Intelijen Indonesia agar lebih adaptif dan demokratis.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Pakar Soroti Efektivitas Pengawasan BIN
Sumber: Pakar Soroti Efektivitas Tim Pengawas Intelijen
