Awal tahun 2025, Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan besar dengan banjir besar yang melanda Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Sukabumi. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa dalam tiga bulan pertama tahun tersebut, tercatat 583 bencana alam, di mana banjir menjadi penyumbang terbesar dengan 393 kejadian. Tercatat wilayah terdampak paling parah adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Riau.
Banjir bukan lagi sekadar bencana musiman di Indonesia. Menjadi momok yang menimbulkan kerugian besar, jumlah kejadian banjir dari tahun ke tahun terus meningkat. Kerugian properti, kendaraan, bisnis, dan ancaman kesehatan masih menghantui masyarakat. Hal ini disadari oleh Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi (2025), yang memperkirakan potensi kerugian ekonomi akibat banjir di wilayah Jabodetabek mencapai Rp 5 triliun.
Banjir sendiri disebabkan tidak hanya oleh curah hujan tinggi atau perubahan iklim, tapi juga faktor-faktor seperti alih fungsi lahan yang menghilangkan daerah resapan air, buruknya sistem drainase, dan deforestasi yang menjadikan hutan kehilangan peranannya sebagai penyerap air hujan. Upaya mitigasi bencana banjir tidak boleh bersifat reaktif lagi. Diperlukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan berkelanjutan, pengelolaan tata ruang yang lebih baik, perbaikan infrastruktur drainase, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem mitigasi yang lebih efektif. Asuransi juga dapat menjadi solusi penting dalam melindungi properti dan aset finansial dari kerugian akibat banjir. Meskipun kesadaran berasuransi di Indonesia masih rendah, dengan penetrasi asuransi di bawah 3%, langkah-langkah seperti kebijakan asuransi wajib dapat menjadi solusi yang efektif.
Melalui pola kemitraan antara pemerintah, industri asuransi, dan masyarakat, Indonesia dapat mengambil contoh dari negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan asuransi wajib untuk melindungi pemilik properti dari kerugian finansial akibat banjir. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan finansial masyarakat Indonesia dalam menghadapi risiko banjir yang terus meningkat setiap tahun. Mitigasi bencana banjir harus menjadi prioritas bersama untuk melindungi masa depan dari ancaman banjir yang terus membesar setiap tahun.
