Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memberikan apresiasi dan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2024 dalam rapat paripurna pada 22 April 2025. Asep mengakui adanya capaian positif, namun menyoroti perlunya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKPJ disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 untuk melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis, dan tindak lanjut rekomendasi DPRD sebelumnya.
Meskipun program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, Asep menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi pelayanan publik masih perlu ditingkatkan agar bermanfaat lebih luas bagi masyarakat. LKPJ tidak hanya merupakan laporan kepada DPRD, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Evaluasi ini penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan rekomendasi strategis yang telah disampaikan guna memacu pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa rekomendasi penting yang diberikan oleh DPRD meliputi pemutakhiran data peserta BPJS, inventarisasi lampu penerangan jalan umum, optimalisasi pajak kendaraan bermotor, perbaikan manajemen PAD, dan penyelesaian status pegawai non-ASN.
Ketua DPRD Asep Noordin menegaskan pentingnya mengambil langkah-langkah dari rekomendasi tersebut untuk meningkatkan sektor pemerintahan. Evaluasi LKPJ Bupati Tahun 2024 merupakan komitmen DPRD dalam mengawal pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan potensi daerah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
