Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menekankan perlunya penindakan tegas terhadap praktik pungli dalam proses instalasi atau pemasangan pipa baru PAM Jaya. Suhud juga menjelaskan bahwa beberapa anggota DPRD DKI Jakarta telah menerima laporan terkait penarikan biaya tidak resmi oleh oknum PAM Jaya. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, sehingga Komisi C DPRD meminta agar tindakan cepat diambil untuk menindak pelaku pungli tersebut guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PAM Jaya.
Selain itu, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, juga telah menerima aduan terkait praktik pungli dalam penyambungan air bersih oleh petugas lapangan. Menurut Lukmanul Hakim, petugas meminta biaya tambahan kepada warga yang menyambung air bersih melebihi 150 meter dari sumber air. Namun, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menegaskan bahwa program penyambungan pipa baru tidak dikenakan biaya, terutama untuk golongan sosial dan rumah tangga.
Arief Nasrudin menekankan bahwa PAM Jaya tidak mentolerir praktik pungli dan siap untuk memberhentikan dengan tidak hormat siapa pun yang terlibat dalam praktik pungli di perusahaan. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga integritas perusahaan dan memastikan layanan yang adil bagi masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik pungli, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap PAM Jaya dapat semakin meningkat.
