Aktivitas penambangan nikel di sekitar Raja Ampat, Papua Barat Daya, menjadi sorotan karena potensi dampak buruknya terhadap lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurufoq, bersiap mengambil tindakan tegas dan akan menempuh jalur hukum terkait masalah ini. Dia menegaskan perlunya tindakan cepat karena Raja Ampat merupakan destinasi wisata unggulan yang menjadi daya tarik bagi turis domestik maupun mancanegara.
Selain Menteri LH, Sekretaris Utama KLH, Rosa Viven Ratnawati, juga merespons isu penambangan nikel ini dengan pengembangan langkah hukum. Namun, penjelasan lebih lanjut bisa diperoleh langsung dari Menteri LH. Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terkait aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat dengan memanggil para pemilik Izin Usaha Pertambangan.
Di sisi lain, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wadhana, telah memanggil Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, untuk membahas eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat. Kemenpar mendorong agar Raja Ampat dipertahankan sebagai kawasan wisata alam yang dilestarikan. Niluh dari Kemenpar menekankan pentingnya menjaga kualitas wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat, karena potensi pasar wisata yang datang ke sana cenderung memiliki kemampuan finansial untuk berlibur dalam jangka waktu yang lebih lama, dan menghargai pengalaman wisata berkualitas.
Dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan potensi pariwisata di Raja Ampat, pemerintah dan berbagai instansi terkait berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah tegas dan menjaga kelestarian alam serta daya tarik pariwisata Raja Ampat sebagai destinasi wisata utama di Indonesia.
