Presiden Indonesia Mengadakan Perundingan Tarif Dagang dengan Presiden AS
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto langsung terlibat dari awal dalam perundingan revisi tarif dagang yang mengikuti pengumuman “Hari Pembebasan” Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025.
Airlangga, yang juga memimpin tim negosiasi lintas kementerian Indonesia, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo segera merespons deklarasi Trump dan memerintahkan timnya untuk mengirim surat resmi ke Gedung Putih. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara pertama yang mengirim tanggapan resmi ke Washington, D.C.
“Presiden Prabowo merespons langsung, mengeluarkan pernyataan resmi. Dia memerintahkan kami untuk mengirim surat, yang dia tinjau sepenuhnya sebelum dikirim ke Gedung Putih—segera setelah 2 April. Saya dengan yakin mengatakan bahwa surat Indonesia adalah yang pertama diterima setelah pengumuman ‘tarif pembebasan’ Trump,” jelas Airlangga dalam wawancara video di Real Talk with Uni Lubis: Behind the Call Between President Prabowo and Trump, yang dipublikasikan oleh IDN Times di YouTube dan dikutip pada Jumat (1 Agustus).
Airlangga juga mencatat bahwa pada saat itu, tim negosiasi—yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga—juga sedang mengerjakan pembicaraan dagang dengan OECD dan dalam konteks Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU–CEPA).
Presiden Prabowo memerintahkan tim untuk mengembangkan paket perdagangan yang disesuaikan, atau yang disebut Presiden sebagai “menu,” yang dapat ditawarkan secara khusus kepada Amerika Serikat.
“Harapan Presiden Trump diintegrasikan ke dalam ‘menu’ ini, yang juga sejalan dengan pembicaraan kami yang sedang berlangsung di OECD dan IEU–CEPA. Ide ini adalah untuk mengidentifikasi komponen yang paling penting bagi masing-masing pihak. Presiden Prabowo menyebutnya ‘menu pak pok’—pada dasarnya menciptakan sebuah proposal perdagangan yang adil. Defisit perdagangan AS dengan Indonesia diperkirakan sekitar USD 16–17 miliar, namun AS mengklaimnya sebesar USD 19 miliar. Presiden Prabowo memilih untuk merespons angka yang lebih tinggi, mengatasi seluruh USD 19 miliar secara komersial,” paparnya.
Airlangga mengatakan bahwa faktor penentu dalam menurunkan tarif ekspor Indonesia ke AS dari 32% menjadi 19% adalah bahwa dokumen perdagangan dan paket yang diusulkan Indonesia memenuhi semua standar kepatuhan yang diperlukan.
Ia mengonfirmasi bahwa ia bertemu langsung dengan Wakil Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer, dan mengadakan pertemuan virtual dengan pejabat AS lainnya.
“Indonesia dianggap paling patuh. Kami mengajukan surat resmi sebelum batas waktu 9 April, dan sebuah tim telah mengunjungi Gedung Putih. Semua dokumen yang diajukan telah diperiksa secara menyeluruh—sebagaimana biasa. Kami memberikan tanggapan baik dalam pertemuan maupun secara tertulis, termasuk tawaran pertama dan kedua,” catat Airlangga.
Ia juga menyoroti bahwa percakapan telepon antara Presiden Prabowo dan Trump menjadi titik balik kunci dalam menyelesaikan kesepakatan. Sebuah cuplikan dari panggilan telepon itu dibagikan oleh Presiden Prabowo di akun Instagram resminya pada pertengahan Juli.
“Pada akhirnya, kedua belah pihak menganggap negosiasi telah selesai. Tim mereka melaporkan kepada Presiden Trump, dan kami melaporkan kepada Presiden Prabowo. Mengenai pemotongan tarif hingga 19%, itu pada akhirnya adalah keputusan yang dibuat oleh kedua presiden saat panggilan telepon itu,” kesimpulannya.
