Pemerintah Indonesia, melalui Deputi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Fahri Hamzah, sedang mempersiapkan kebijakan untuk menormalisasi harga tanah guna membuat hunian lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Biaya tinggi untuk hunian bukan disebabkan oleh konstruksi atau teknologi—melainkan karena harga tanah yang tidak rasional. Itulah mengapa harga tanah harus distabilkan oleh pemerintah. Seperti yang disampaikan Presiden kita, kita harus menerapkan Pasal 33 UUD,” ungkap Fahri dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Housing for All: Government Strategies to Accelerate Access to Decent Living” di Rumah Besar Gatotkaca, Jakarta pada hari Rabu (6 Agustus 2025).
Dia menekankan bahwa pengendalian harga tanah adalah kunci untuk mencapai keterjangkauan. “Harga harus diturunkan. Itulah mengapa Presiden Prabowo mendorong penggunaan tanah milik negara untuk mengurangi biaya,” tambahnya.
Fahri juga mengusulkan ide sewa jangka panjang atas tanah pemerintah dengan biaya nol. “Jika harga tanah efektif nol, maka yang tersisa hanyalah biaya konstruksi,” katanya.
Dia mengutip contoh seperti proyek perumahan pilot oleh Grup Semen Indonesia yang hanya membutuhkan Rp 50 juta (sekitar USD 3.100). “Saya telah bertemu dengan perusahaan lain yang membangun rumah dengan biaya hanya Rp 60 juta. Hal ini membuktikan bahwa yang membuat hunian mahal adalah tanah, bukan bangunan itu sendiri,” kata Fahri, yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.
Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) 2019–2023, Paulus Totok Lusida, menambahkan bahwa pencapaian Program 3 Juta Hunian Pemerintah memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah sebagai regulator, pengembang, bank, dan masyarakat.
Menurut Totok, penyelarasan regulasi memainkan peran penting. Dia mencatat kesulitan yang sedang berlangsung dalam mensinkronisasi regulasi—terutama dengan pemerintah daerah.
Dedek Prayudi, Staf Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), menekankan bahwa Program 3 Juta Hunian adalah salah satu prioritas paling vital dari pemerintahan ini.
“Sekitar 35 persen dari penduduk kita masih tinggal di rumah yang tidak layak,” tegas Dedek.
Dia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberikan kemakmuran kepada semua tingkat masyarakat.
“Anggaran nasional kita dialihkan ke dasar piramida sosial—dibuat nyata melalui program-program andalan, kebijakan strategis, dan inisiatif cepat dampak seperti makanan bergizi gratis, Program 3 Juta Hunian, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya. Setiap rupiah dari uang publik dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk manfaat nyata,” tutup Dedek.
