Pemerintah melalui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia (PKP RI) Fahri Hamzah berencana melakukan normalisasi harga tanah untuk memungkinkan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau. Fahri menjelaskan bahwa harga rumah lebih disebabkan oleh harga tanah yang tidak masuk akal daripada teknologi dan konstruksi bangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah untuk menstabilkan harga tanah agar menjadi lebih terjangkau. Presiden Prabowo mendorong penggunaan tanah negara agar harga tanah dapat diturunkan. Konsep sewa jangka panjang juga menjadi opsi untuk menghindari beban harga tanah yang tinggi.
Fahri mencontohkan bahwa rumah menjadi mahal bukan karena biaya konstruksi yang tinggi, tetapi karena nilai tanah yang tinggi. Ia menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan menggunakan konstruksi yang relatif terjangkau namun harga rumah tetap mahal karena harga tanah yang tinggi.
Ketua REI 2019-2023, Paulus Totok Lusida, menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan masyarakat sangat penting untuk percepatan pembangunan 3 juta rumah. Totok menekankan bahwa faktor regulasi juga akan mempengaruhi keberhasilan program pembangunan rumah tersebut, khususnya dalam sinkronisasi regulasi antara pihak-pihak terkait.
Dedek Prayudi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengatakan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan program penting di antara program prioritas lainnya karena masih ada 35 persen masyarakat yang tinggal di hunian tidak layak. Pemerintah Presiden Prabowo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program unggulan, termasuk pembangunan rumah, renovasi sekolah, dan program kesehatan gratis. Tujuan utamanya adalah mengalokasikan anggaran negara untuk manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
