Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjelaskan alasan di balik penghapusan kebijakan tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian dan pengurangan jumlah komisaris BUMN. Prabowo menyatakan bahwa dia menemukan fakta yang tidak masuk akal terkait tantiem atau bonus pembagian keuntungan kepada direksi dan komisaris BUMN. Dia menyoroti kasus di mana ada komisaris yang hanya melakukan rapat sebulan sekali namun mendapatkan tantiem hingga Rp 40 miliar setahun, yang oleh Prabowo dianggap tidak masuk akal.
Dalam penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026, Prabowo menegaskan bahwa tantiem dihilangkan agar keputusan mengenai bonus keuntungan menjadi lebih transparan. Hal ini sejalan dengan upayanya untuk membereskan BUMN yang memiliki terlalu banyak komisaris meskipun mengalami kerugian. Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga setiap rupiah uang rakyat dengan melakukan belanja yang berkualitas, serta mendorong efisiensi pengelolaan keuangan negara.
Menyikapi masalah ini, Prabowo telah memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk melakukan pembenahan di BUMN-BUMN. Idealnya, jumlah komisaris dalam BUMN seharusnya tidak berlebihan, maksimal enam orang, bahkan bisa dipangkas menjadi empat atau lima orang saja. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya belanja negara yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat, seperti menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan manajemen BUMN bisa lebih efisien dan transparan dalam pengelolaan keuangannya.
