Prabowo Dorong APBN Lebih Efisien, Tekan Kebocoran Anggaran
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan arah kebijakan fiskal pemerintah: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dibuat semakin efisien, lebih disiplin, dan pada akhirnya diarahkan menuju kondisi tanpa defisit. Pesan itu ia sampaikan dalam pidato Penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, saat pemerintah memaparkan strategi anggaran di tengah tuntutan pembangunan yang besar dan tekanan ekonomi global yang belum mereda.
Target APBN 2026: Belanja Besar, Defisit Tetap Dijaga
Dalam rancangan APBN 2026, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.147,7 triliun. Dari selisih keduanya, defisit anggaran diproyeksikan berada di angka Rp 638,8 triliun atau setara 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut disebut akan ditopang pembiayaan yang pruden, inovatif, dan berkelanjutan.
Prabowo menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak cukup hanya dengan menutup kebutuhan belanja, tetapi juga harus memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat. Karena itu, efisiensi dan pengendalian kebocoran anggaran menjadi salah satu titik tekan utama pemerintah dalam menyusun APBN 2026.
Tekan Kebocoran, Perkuat Pembiayaan Kreatif
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pentingnya keberanian politik untuk menghadapi pemborosan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara. Ia juga meminta dukungan dari seluruh kekuatan politik di Indonesia agar upaya pembenahan fiskal bisa berjalan konsisten, tidak berhenti pada tataran wacana.
Di sisi lain, pemerintah disebut akan mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada APBN. Langkah ini diharapkan membuat keuangan negara tetap fleksibel dan adaptif ketika menghadapi guncangan dari luar negeri, termasuk perubahan kondisi ekonomi global yang sulit diprediksi.
Pajak, Investasi, dan Aset Negara Jadi Sorotan
Prabowo juga menegaskan bahwa penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan, namun tetap dengan pendekatan yang menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Pemerintah, kata dia, tidak ingin kebijakan fiskal justru menekan aktivitas ekonomi yang strategis. Karena itu, insentif fiskal akan tetap disiapkan untuk sektor-sektor yang dinilai punya daya dorong besar bagi pertumbuhan.
Selain pajak dan pembiayaan, pengelolaan sumber daya alam juga akan diperkuat agar hasilnya benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah turut menempatkan pengelolaan aset negara sebagai bagian penting dari strategi efisiensi, dengan target agar aset tersebut lebih produktif dan memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dengan arah kebijakan itu, Prabowo menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen angka, melainkan alat negara untuk memastikan pembangunan berjalan lebih hemat, tepat sasaran, dan tidak terus-menerus bocor di tengah jalan.
Source link
