Warga pemilik Ruko Marinatama Mangga Dua (MMD) Pademangan, Jakarta Utara, mengaku mengalami teror setelah persidangan terkait permohonan pembatalan Sertifikat Hak Pakai (SHP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kuasa hukum dari 42 pemilik ruko, Subali, menyatakan bahwa setelah sidang dengan agenda jawaban tergugat BPN Jakarta Utara, warga mulai mendapatkan teror yang terpantau dari CCTV. Pada dini hari sekitar pukul 01.20 WIB, dua orang dengan penutup kepala dan berpakaian hitam-hitam terlihat menyiram pasir di depan ruko mereka.
Salah satu warga, PY, menyampaikan kebingungan warga atas tujuan kedua orang tersebut melakukan aksi tersebut. Dalam sidang di PTUN Jakarta, BPN Jakut menyatakan bahwa gugatan yang diajukan warga telah kedaluwarsa karena melebihi tenggang waktu. Meskipun para penggugat mengajukan surat keberatan pada waktu yang tepat, BPN memberikan jawaban yang dianggap sangat singkat.
Sebelumnya, 42 warga pemilik ruko tersebut dan kuasa hukumnya mengajukan gugatan terkait pembatalan SHP di PTUN Jakarta. Gugatan tersebut berasal dari pembelian ruko pada 1997 dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada PT Wisma Benhil (WB). Namun, pada 2001, BPN Jakarta Utara menerbitkan SHP Nomor 477, membuat warga khawatir. Sampai saat ini, Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) yang dijanjikan oleh PT WB belum diterbitkan.
Ruko ini saat ini dikelola oleh sebuah koperasi dan pemilik ruko diminta membayar sewa perpanjangan dengan nilai yang dianggap tidak masuk akal. Meskipun mendapatkan potongan harga, pemilik ruko masih merasa terbebani. Kejadian ini menjadi sorotan karena warga merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh.
