Pimpinan DPR telah merespons kekhawatiran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya dengan menerima tuntutan mereka dan sepakat untuk bertemu besok. Isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”, dimana DPR menjanjikan tinjauan komprehensif terkait tunjangan dan transparansi institusi. Pemimpin fraksi akan bertemu untuk mencapai konsensus dalam pertemuan besok.
DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memberhentikan fasilitas parlementer bagi anggota yang dipecat, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset, yang terkait dengan beberapa undang-undang lain, pembahasan akan dilanjutkan setelah revisi KUHAP selesai.
Revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, namun Komisi III diminta untuk menghormati batas waktu agar RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini. Puan Maharani akan memimpin reformasi komprehensif di DPR untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab, sebagai upaya belajar dari pengalaman masa lalu.
