Pimpinan DPR RI menegaskan bahwa suara mahasiswa tidak berhenti di ruang audiensi. Aspirasi yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kemahasiswaan disebut sudah diterima dengan baik, lalu diteruskan kepada pemerintah untuk dipertimbangkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hal itu saat doorstop, seraya menyebut komunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) juga telah dilakukan untuk menyiapkan penerimaan pada hari berikutnya.
Aspirasi Mahasiswa Masuk ke Pembahasan DPR
Dasco mengatakan, sejumlah masukan mahasiswa bahkan masuk dalam daftar isu yang akan dievaluasi DPR, termasuk yang terangkum dalam program 17 + 8. Menurutnya, pimpinan DPR tidak ingin sekadar mendengar, tetapi juga menindaklanjuti masukan tersebut melalui mekanisme internal yang sedang disiapkan.
Ia menjelaskan, rapat evaluasi akan segera digelar bersama pimpinan fraksi DPR agar ada kesepahaman dan satu pandangan dalam menyikapi berbagai tuntutan yang berkembang. Dari proses itu, DPR diharapkan bisa menyusun langkah yang lebih terarah, baik dalam merespons aspirasi publik maupun dalam pembenahan di internal lembaga.
Evaluasi Internal dan Fasilitas Anggota Dinonaktifkan
Di sisi lain, pimpinan DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR agar anggota yang dinonaktifkan tetap memperoleh fasilitas keanggotaan. Langkah ini menjadi bagian dari penataan administratif yang sedang dibahas di lingkungan DPR.
Dasco menambahkan, pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset akan dilakukan setelah proses terkait KUHAP selesai. Saat ini, partisipasi publik dalam pembahasan KUHAP masih terus dibuka, namun evaluasi itu akan diberi batas waktu supaya agenda pembahasan perampasan aset bisa segera dimulai tanpa tertunda terlalu lama.
Reformasi DPR Dipimpin Puan Maharani
Menurut Dasco, agenda evaluasi dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Tujuannya adalah mendorong DPR menjadi lembaga yang lebih transparan, lebih berkualitas, dan lebih peka terhadap kritik publik. Ia juga menekankan bahwa seluruh anggota DPR perlu belajar dari pengalaman yang sudah terjadi agar pembenahan tidak berhenti pada wacana.
Dengan arah itu, DPR berupaya menunjukkan bahwa kritik mahasiswa dan masukan masyarakat tidak diperlakukan sebagai tekanan sesaat, melainkan sebagai bahan koreksi yang harus diolah menjadi perubahan nyata di parlemen.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
