Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 10 anggota Tim Reformasi Polri dalam sebuah prosesi singkat namun sarat makna di ruang kredensial Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul 16.00 WIB. Momen ini menjadi penanda bahwa agenda pembenahan kepolisian kini masuk ke tahap yang lebih konkret, dengan melibatkan figur-figur senior dari berbagai latar belakang hukum, pemerintahan, dan keamanan.
Deretan Nama Berpengalaman di Barisan Tim Reformasi
Pelantikan itu diikuti sepuluh tokoh yang berdiri rapi menghadap podium Presiden sebelum prosesi dimulai. Mereka adalah mantan Kapolri Idham Aziz, mantan Kapolri Badrodin Haiti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta mantan Menkopolhukam Mahfud MD.
Nama lain yang ikut dilantik ialah Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
Keppres Dibacakan, Jimly Ditunjuk Pimpin Komisi
Acara resmi dibuka dengan lantunan Indonesia Raya, sebelum keputusan presiden dibacakan di hadapan para pejabat yang hadir. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, Jimly Asshiddiqie ditetapkan sebagai Ketua merangkap Anggota. Sembilan nama lainnya masuk sebagai anggota tim.
Setelah pembacaan keputusan, para anggota tim mengucapkan sumpah jabatan. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan, yang menjadi pengesahan formal atas tugas baru mereka. Lagu Indonesia Raya kembali dikumandangkan untuk menutup rangkaian acara.
Sinyal Serius dari Istana
Usai pelantikan, Prabowo sempat memberikan salam kepada para anggota tim Reformasi Polri yang baru dilantik. Sejumlah menteri kabinet juga terlihat hadir menyaksikan langsung agenda tersebut. Kehadiran nama-nama besar seperti mantan kapolri, mantan menteri, hingga pejabat aktif menunjukkan bahwa komisi ini dibentuk dengan beban harapan yang besar: mendorong perubahan di tubuh kepolisian tanpa kehilangan arah institusionalnya.
