Reformasi Kepolisian Republik Indonesia memasuki fase kerja yang lebih padat. Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin Jimly Asshiddiqie mulai bergerak dengan target tiga bulan ke depan, dengan pola kerja maraton yang dirancang untuk merangkum aspirasi seluas mungkin sebelum diserahkan kepada presiden.
Rapat Rutin dan Public Hearing Jadi Pola Utama
Selama masa kerja itu, komisi akan menggelar rapat rutin setiap pekan. Di sela-sela pertemuan internal, mereka juga menyiapkan public hearing agar suara publik tidak berhenti di meja diskusi. Skema ini dipakai untuk menangkap masukan dari berbagai lapisan masyarakat, sekaligus memetakan persoalan yang masih membelit tubuh Polri.
Hasil pembahasan dari rangkaian rapat tersebut nantinya akan dirangkum menjadi bahan laporan kepada presiden. Dari sana, rekomendasi yang lahir diharapkan bisa menjadi dasar kebijakan ke depan, terutama untuk menyelesaikan problem internal yang selama ini ikut menekan kepercayaan publik.
Mengundang Akademisi hingga Jaringan LSM
Komisi ini tidak hanya bekerja dari ruang rapat tertutup. Jimly dan timnya akan melibatkan akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga jaringan LSM untuk memberi pandangan langsung mengenai arah pembenahan Polri. Cara ini dipilih agar reformasi tidak berhenti pada wacana elite, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan.
Dalam tiga bulan mendatang, pertemuan tatap muka dengan berbagai kalangan akan digelar secara intensif. Pola tersebut diharapkan bisa memperkuat proses reformasi Polri sekaligus membuka ruang koreksi yang lebih luas terhadap institusi kepolisian.
Fokus pada Pembenahan Internal
Dengan mandat yang terbatas waktu, komisi dituntut bekerja cepat namun tetap menyerap banyak sudut pandang. Fokus utamanya jelas: merumuskan langkah perbaikan yang realistis untuk menjawab persoalan internal Polri dan memberi arah baru bagi pembenahan institusi ke depan.
Source link
