Analisis Perbandingan Jokowi dan Arsul Sani: Bumi vs Langit
Perdebatan soal keaslian ijazah kembali memantik sorotan publik, kali ini lewat perbandingan sikap dua tokoh yang sama-sama terseret tuduhan serupa. Arsul Sani memilih merespons langsung isu yang diarahkan kepadanya. Ia juga menegaskan tidak akan membalas dengan langkah hukum terhadap Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK), pihak yang lebih dulu melaporkannya ke Bareskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah palsu.
Sikap Arsul Sani dan sorotan Denny Indrayana
Menurut Denny Indrayana, mantan Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), respons Arsul memperlihatkan kontras yang tajam jika dibandingkan dengan Joko Widodo (Jokowi). Denny menyampaikan pandangannya melalui akun Facebook pribadinya pada Rabu, 19 November 2025. Dalam pembacaannya, Arsul dinilai tampil lebih terbuka dalam menghadapi tuduhan, tanpa memilih langkah balasan terhadap pelapor.
UGM, KIP, dan dokumen yang dipersoalkan
Denny juga menyinggung jalannya sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) yang dipimpin Rospita Vici Paulyn pada Senin, 17 November 2025. Dalam sidang itu, menurut Denny, Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak berhasil menunjukkan salinan ijazah asli Jokowi. Ia menilai kondisi tersebut justru memperlebar ruang perdebatan karena dokumen yang semestinya bisa menjadi penjelas tidak muncul ke permukaan.
Masalah makin ruwet, kata Denny, setelah KPU Solo disebut telah memusnahkan dokumen pendaftaran Jokowi, termasuk salinan ijazah. Bagi Denny, hilangnya jejak administratif itu membuat perkara semakin sulit ditelusuri dan menambah lapisan pertanyaan di tengah polemik yang belum juga mereda.
Polemik yang belum menemukan titik terang
Di tengah saling tuding dan pernyataan yang berseliweran, isu ini kembali menunjukkan betapa sensitifnya perkara dokumen pendidikan bagi figur publik. Di satu sisi, Arsul memilih tidak memperpanjang konflik dengan pelapor. Di sisi lain, perbandingan yang disampaikan Denny justru mengarahkan perhatian publik pada perbedaan cara menghadapi tuduhan, sekaligus membuka kembali perdebatan lama soal transparansi dokumen yang berkaitan dengan Jokowi.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
