Kasus akuisisi kapal antara PT ASDP dan PT Jembatan Nusantara (PT JN) kembali disorot setelah KPK membeberkan rangkaian dugaan pelanggaran yang dinilai tidak sederhana. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut para terdakwa dalam perkara ASDP, termasuk mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, diduga terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Menurut dia, persoalan utama bukan hanya pada hasil akhirnya, melainkan juga pada proses yang sejak awal sudah dipermudah melalui perubahan aturan internal perusahaan.
Aturan Internal Diubah Sebelum KSU Disahkan
Asep menjelaskan, perubahan aturan internal PT ASDP yang memudahkan kerja sama usaha atau KSU antara PT ASDP dan PT JN sudah dilakukan sebelum kerja sama itu sendiri disahkan. Ia menyebut Ira Puspadewi menandatangani perubahan tersebut pada 6 Maret 2019 dan 11 Oktober 2019. Bagi KPK, urutan peristiwa ini menjadi penting karena memperlihatkan adanya langkah yang diduga lebih dulu membuka jalan bagi transaksi yang kemudian dipersoalkan.
Dalam pandangan penyidik, pola seperti ini bukan sekadar urusan administratif. Perubahan kebijakan internal yang mendahului pengesahan kerja sama dianggap menimbulkan pertanyaan soal kewajaran proses, apalagi jika dikaitkan dengan hasil akuisisi yang kemudian menuai sorotan.
Kapal Tua dan Risiko bagi Penumpang
Selain persoalan prosedur, Asep menyoroti kondisi armada milik PT JN yang diakuisisi oleh ASDP. Ia menyebut kapal-kapal itu sudah berusia tua, sehingga menimbulkan risiko bagi penumpang. Kondisi ini menjadi salah satu poin yang memperkuat dugaan bahwa transaksi tidak dilakukan dengan pertimbangan bisnis yang sehat.
KPK juga menyinggung adanya manipulasi data terkait tahun penjualan kapal. Informasi semacam ini dinilai penting karena menyangkut penilaian atas aset yang dibeli. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka nilai transaksi pun ikut dipertanyakan. Di sisi lain, Asep menyebut PT JN mengalami kerugian finansial dalam jumlah besar selama beberapa tahun terakhir, yang turut menjadi perhatian dalam pengusutan perkara ini.
Dokumen IMO Jadi Kunci Pembuktian
Untuk membuktikan kejanggalan transaksi, KPK disebut memiliki dokumentasi langsung dari International Maritime Organization atau IMO. Dokumen itu digunakan untuk menelusuri perbedaan data dan memastikan ada tidaknya ketidaksesuaian dalam informasi yang dipakai dalam proses kerja sama antara ASDP dan PT JN. Salah satu yang disorot adalah perbedaan harga kapal yang disebut sangat mencolok.
Rangkaian temuan tersebut membuat transaksi ini dipandang bukan sekadar pembelian aset biasa. Ada banyak lapisan masalah yang muncul sekaligus, mulai dari perubahan aturan internal, usia kapal yang dinilai tidak layak, dugaan manipulasi data, sampai kerugian finansial yang dialami pihak penjual. Semua itu kini menjadi bagian dari pembuktian KPK untuk menelusuri sejauh mana proses akuisisi tersebut dijalankan sesuai aturan atau justru menyimpang dari kepatutan bisnis.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
