UI Soroti Cara Penunjukan Pimpinan Militer di Negara Demokrasi
Bagaimana seorang perwira naik jabatan di tubuh militer bukan sekadar urusan internal institusi. Di negara demokrasi, proses itu kerap menjadi cermin seberapa kuat kontrol sipil, seberapa jauh meritokrasi berjalan, dan sejauh mana politik ikut campur dalam struktur pertahanan. Isu itulah yang mengemuka dalam kuliah tamu Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada 4 Maret 2026, saat para akademisi membedah pola karier dan profesionalisme militer Indonesia pasca-reformasi.
Diskusi UI Bahas Karier Militer dari Berbagai Sudut
Forum ilmiah tersebut menghadirkan tiga narasumber dengan latar kajian berbeda, yakni Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis sebagai peneliti di Lesperssi, dan Yudha Kurniawan dari Laboratorium Terintegrasi Politik. Kombinasi perspektif politik, organisasi, dan kebijakan membuat pembahasan tidak berhenti pada teori, tetapi juga menyentuh persoalan yang nyata di tubuh TNI.
Topik “Pola Karir dan Profesionalisme Militer” menjadi titik masuk untuk menelaah bagaimana promosi, seleksi perwira, dan relasi sipil-militer saling berkaitan. Dalam forum itu, para pembicara menyoroti bahwa profesionalisme militer tidak bisa dilepaskan dari cara negara mengatur jalur karier prajurit, terutama pada level jabatan strategis.
Meritokrasi dan Pengaruh Politik Masih Jadi Tarik-Menarik
Aditya Batara Gunawan menilai, dalam konteks politik Indonesia saat ini, arus populisme dan kecenderungan personalisasi kekuasaan dapat ikut memengaruhi penempatan jabatan di lingkungan militer. Menurutnya, promosi tidak selalu bertumpu pada capaian objektif, karena relasi personal masih kerap menjadi faktor penentu, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan politik di tingkat nasional.
Ia juga menyoroti bahwa pola semacam ini berisiko mengganggu upaya membangun meritokrasi di kalangan perwira tinggi. Ketika kedekatan lebih dominan daripada prestasi, ruang penyalahgunaan kewenangan menjadi lebih besar, sementara mekanisme pengawasan sipil bisa melemah. Dalam situasi seperti itu, pertanyaan tentang batas campur tangan aktor sipil dalam promosi jabatan strategis, termasuk penunjukan Panglima TNI, menjadi makin relevan.
Aditya membandingkan praktik di Indonesia dengan sejumlah negara demokratis lain. Di beberapa negara, parlemen ikut dilibatkan dalam proses pengangkatan pimpinan militer sebagai bentuk kontrol sipil. Namun, ada juga negara yang menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada eksekutif. Inggris disebut sebagai salah satu contoh yang tidak mewajibkan keterlibatan parlemen dalam seleksi pimpinan militer tertinggi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa model hubungan sipil-militer bisa berbeda, meski sama-sama berada dalam kerangka demokrasi.
Pasca-Reformasi, TNI Bergerak ke Arah Profesional
Beni Sukadis menambahkan bahwa profesionalisme militer tidak mungkin tumbuh tanpa dukungan otoritas sipil yang sehat. Menurutnya, TNI yang profesional bukan hanya ditandai oleh disiplin dan kepatuhan, tetapi juga oleh pendidikan internal yang baik, kesejahteraan prajurit, serta infrastruktur pertahanan yang memadai. Meski begitu, ia mengakui bahwa unsur personal masih sering menyusup dalam proses promosi jabatan penting.
Beni mengingatkan bahwa setelah Reformasi, TNI perlahan menemukan bentuk profesionalismenya. Pemisahan TNI dan Polri, serta penguatan aturan dalam UU Pertahanan dan UU TNI, menjadi penanda bahwa militer diarahkan kembali pada fungsi pertahanan negara dan dijauhkan dari politik praktis. Namun, ia menilai praktik rotasi antarmatra belum sepenuhnya konsisten, seperti terlihat pada pergantian Panglima TNI dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari matra darat.
Struktur Jabatan dan Ketersediaan Perwira Jadi Masalah Tambahan
Dari sisi struktur, Yudha Kurniawan menyoroti persoalan lain yang sering luput diperhatikan: ketidakseimbangan antara jumlah perwira dan ketersediaan jabatan. Kondisi ini memunculkan penumpukan perwira berpangkat tinggi yang tidak mendapat posisi, sehingga proses regenerasi kepemimpinan menjadi lebih rumit.
Ia juga menyebut bahwa sistem karier militer dipengaruhi oleh kapasitas pendidikan, keterbatasan anggaran pertahanan, dan kualitas personel yang tidak selalu merata sejak tahap rekrutmen. Gabungan faktor-faktor itu membuat pengelolaan karier perwira tidak sederhana, apalagi jika masih dibebani preferensi politik dan relasi personal.
Dalam konteks yang lebih luas, diskusi ini menyinggung kembali perdebatan soal democratic backsliding yang kerap muncul belakangan di Indonesia. Sorotan terhadap keterlibatan TNI di ruang sipil membuat batas antara kewenangan sipil dan militer kembali dipertanyakan. Para pemateri menekankan, relasi yang sehat hanya mungkin terbangun jika masing-masing pihak menjalankan fungsi secara proporsional, tanpa saling mendominasi.
Sumber: Diskusi UI Membahas Profesionalisme Militer Indonesia Dan Pola Karier Perwira TNI
Sumber: Diskusi UI Ungkap Dinamika Karier Militer Indonesia, Dari Regenerasi Hingga Reformasi TNI
