Pakar Soroti Akar Masalah Profesionalisme TNI: Bukan Sekadar Soal Militer Masuk Sipil
Pembahasan soal reformasi TNI kerap berhenti di satu kekhawatiran yang itu-itu saja: bayang-bayang kembalinya dominasi militer dalam ruang sipil. Padahal, menurut para pakar, persoalan yang lebih menentukan justru ada di dalam tubuh militer sendiri, mulai dari pola karier, sistem promosi, hingga struktur organisasi yang dinilai makin tak seimbang.
Diskusi UI Kupas Relasi Sipil-Militer
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi Program Magister Hubungan Internasional UI pada 4 Maret 2026 dengan tema Pola Karir dan Profesionalisme Militer. Forum ini menghadirkan Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan dari Laboratorium Politik Universitas Bakrie. Ketiganya menyoroti bahwa relasi sipil-militer di Indonesia tidak bisa dipahami hanya dari sisi aturan formal, melainkan juga dari praktik politik yang membentuk karier perwira dan arah organisasi TNI.
Dalam teori kontrol sipil, ranah militer seharusnya berfokus pada pertahanan eksternal, sementara urusan keamanan internal berada di tangan sipil. Namun dalam praktik di Indonesia, batas itu sering kabur. Tumpang tindih kepentingan inilah yang menurut para pembicara kerap menggerus profesionalisme jika tidak diatur secara hati-hati.
Promosi Perwira dan Pengaruh Politik
Salah satu sorotan utama datang dari sistem promosi perwira TNI. Secara ideal, pengangkatan jabatan strategis merupakan urusan internal militer. Tetapi Aditya Batara Gunawan menilai praktik di lapangan kerap dipengaruhi kepentingan politik, terutama ketika kepemimpinan politik yang populis ikut membentuk arah keputusan.
Dalam situasi politik yang menonjolkan kedekatan personal dengan elite, kenaikan karier perwira tinggi tak selalu bertumpu pada prestasi. Loyalitas dan hubungan dengan penguasa dinilai ikut menentukan. Pola seperti ini membuat mekanisme seleksi rawan timpang, karena meritokrasi bisa tersisih oleh pertimbangan non-profesional.
Persetujuan DPR Bisa Jadi Alat Politik
Yudha Kurniawan mengingatkan bahwa untuk pengangkatan Panglima TNI, Indonesia mewajibkan persetujuan DPR sebagai bentuk kontrol sipil. Namun, mekanisme yang dimaksud untuk menjaga keseimbangan itu juga bisa berubah menjadi ruang politisasi bila diseret ke kepentingan partai atau figur tertentu.
Ia membandingkan situasi ini dengan Inggris, yang tidak mensyaratkan persetujuan legislatif dalam pengangkatan pimpinan militer tertinggi. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa desain relasi sipil-militer di tiap negara demokrasi tidak seragam dan sangat bergantung pada sejarah serta karakter politik masing-masing.
Masalah Utama: Meritokrasi dan Struktur yang Gemuk
Beni Sukadis menegaskan bahwa persoalan profesionalisme TNI tidak cukup dibaca dari aspek hukum seperti pemisahan TNI-Polri atau keberadaan Undang-Undang TNI. Tantangan terberat justru ada pada meritokrasi. Menurut dia, penghargaan terhadap prestasi masih mudah kalah oleh jejaring kedekatan personal yang memengaruhi promosi jabatan.
Yudha Kurniawan menambahkan, ada persoalan struktural yang membuat tekanan internal di tubuh TNI semakin besar. Jumlah perwira aktif dinilai terlalu banyak dibandingkan kursi jabatan yang tersedia. Situasi ini tidak hanya dipicu oleh keterbatasan pendidikan militer, tetapi juga oleh menyempitnya jalur promosi, belum optimalnya anggaran, dan minimnya fasilitas pelatihan. Akibatnya, organisasi terdorong membesar untuk menyerap kelebihan personel, sementara sebagian energi institusi justru habis pada penyesuaian internal.
Beni juga menyoroti soal rotasi kepemimpinan di lingkungan TNI yang tidak selalu mengikuti pola tetap antarmatra. Ia menyinggung perpindahan langsung dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo, yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat. Bagi Beni, fakta ini menunjukkan bahwa dinamika politik dan preferensi penguasa sering lebih kuat daripada aturan rotasi yang selama ini seolah dianggap baku.
Menjaga Batas, Bukan Memperlebar Intervensi
Di tengah situasi demokrasi Indonesia yang oleh sebagian pihak dinilai mengalami kemunduran, relasi sipil-militer perlu dilihat sebagai proses pendewasaan dua arah. Bukan hanya agar militer tidak terlalu jauh masuk ke ranah sipil, tetapi juga agar sipil tidak berlebihan mencampuri urusan internal militer.
Para pakar dalam diskusi itu sepakat bahwa pembenahan utama ada pada pembentukan profesionalisme berbasis prestasi. Intervensi politik dalam penataan karier perwira justru berisiko melemahkan kualitas organisasi. Karena itu, otonomi militer dalam promosi jabatan dinilai layak dihormati secara konsisten, sebagaimana telah dipraktikkan di sejumlah negara maju, jika Indonesia ingin memiliki TNI yang benar-benar profesional dan kredibel.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
