Lukman menyoroti pentingnya negara tidak terjebak dalam logika komersial yang dapat mengaburkan fungsi utamanya dalam menjamin keadilan bagi seluruh warga. Menurutnya, perebutan kuota haji secara bebas seperti ‘war tiket’ hanya berpotensi menciptakan ketimpangan dalam antrean haji yang sudah panjang. Skema tersebut dianggap hanya menguntungkan mereka yang paling siap secara finansial, sementara prinsip keadilan dalam pelayanan ibadah menjadi terabaikan.
Lukman juga menyoroti cara pemerintah mengemukakan wacana yang masih mentah ke ruang publik tanpa diskusi internal yang matang. Menurutnya, isu sensitif seperti penyelenggaraan haji seharusnya dibahas secara cermat di internal sebelum disampaikan ke masyarakat, karena hal tersebut dapat membingungkan dan kontra-produktif dalam membangun kepercayaan publik. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, sebelumnya menyampaikan wacana “war tiket” haji dalam forum Rakernas penyelenggaraan haji. Skema tersebut menyebutkan bahwa pemerintah akan membuka pendaftaran langsung berdasarkan kesiapan calon jemaah, tanpa adanya antrean panjang seperti saat ini.
Namun, Lukman memandang bahwa pendekatan semacam itu berpotensi menggeser peran negara dari pengelola layanan ibadah menjadi sekadar fasilitator transaksi. Menurutnya, negara tidak boleh menyerahkan mekanisme haji pada logika siapa cepat dia dapat, terutama jika hal tersebut mengorbankan asas keadilan dan pemerataan.
