BNI Laporkan Potensi Penyimpangan dalam Penyaluran KUR di Jember
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengungkapkan bahwa BNI telah melaporkan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit sejak 2024. Langkah ini diambil sebagai upaya proaktif BNI untuk menjaga tata kelola penyaluran kredit dan menerapkan prinsip kehati-hatian.
Laporan ini dilakukan sebagai respons atas temuan indikasi penyimpangan yang ditemukan BNI dalam penyaluran kredit, khususnya terkait dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Jember. BNI telah melakukan pemeriksaan internal dan mengambil langkah penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi.
BNI Memastikan Penyaluran KUR Dilakukan dengan Hati-hati
Okki menjelaskan bahwa BNI mematuhi proses hukum yang berlaku dan berkomitmen untuk mendukung penanganan perkara secara kooperatif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. BNI juga memberlakukan prinsip nol toleransi terhadap segala bentuk fraud dan pelanggaran yang terjadi.
BNI menegaskan bahwa penyaluran kredit dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta ketentuan yang berlaku. Perseroan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan memastikan dukungan terhadap proses hukum dilakukan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Sebagai bank penyalur kredit program pemerintah, BNI berkomitmen untuk menjaga integritas penyaluran KUR agar manfaat pembiayaan dapat diterima oleh pelaku usaha yang jujur dan membutuhkan dukungan permodalan. Melalui pelaporan, penanganan internal, dan dukungan terhadap proses penyidikan, BNI menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberantasan fraud dan memperkuat tata kelola kredit.
BNI juga menjaga kepercayaan publik terhadap penyaluran pembiayaan dengan terus melakukan langkah-langkah transparan dan akuntabel dalam proses penyaluran kredit. Dengan demikian, BNI berharap dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui pemberian akses pembiayaan yang sehat dan berkeadilan.
