Pontianak, DPRD Kabupaten Sambas melakukan kunjungan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/5). Kunjungan kerja itu dalam rangka Konsultasi mendapatkan informasi, saran dan masukan mengenai peningkatan status dari Kantor menjadi Badan untuk Satuan Organisasi Tata Kerja Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas.
Kunjungan dipimpin langsung Ketua DPRD bersama unsur Wakil Ketua dan para Ketua Komisi di DPRD Kab Sambas. Rombongan Wakil Rakyat Sambas, disambut langsung Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, H Manto dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri D Zamroni.
Dikatakan Ketua DPRD H Abu Bakar, melihat kondisi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini, memang sudah sewajarnya urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sambas diurus dengan SOTK yang lebih baik lagi dibanding sekarang yang masih berbentuk Kantor.
“Dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, sosial masyarakat dan dinamika politik saat ini, ditambah geografis Kabupaten Sambas, memang Kantor Kesbang Polinmas Kabupaten Sambas sudah selayaknya kita tingkatkan statusnya, dan karenanya, kami saat ini melakukan konsultasi guna mendapatkan masukan terkait itu. Mengingat pentingnya urusan ini,” ujar Ketua DPRD.
Diharapkan H Abu Bakar, dengan ditingkatkannya status SOTK Kesbang Polinmas Sambas nantinya, pelayanan urusan itu menjadi lebih profesional, fokus dan lebih maksimal. Disebutkan dia, memang dari Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas yang belum menjadikan urusan ini dengan Struktur Badan.
“Kami memang memerlukan penguatan terkait ini, sehingga nanti pada saat kami melakukan revisi perda terkait SOTK, kondisi urusan Kesbang Linmas, masuk dalam perhatian kami untuk ikut dilakukan penyesuaian yang diperlukan, dan kita dorong untuk ditingkatkan statusnya,” ungkap H Abu Bakar.
H Manto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, memang sudah seharusnya urusan Kesbang Linmas di Kabupaten Sambas diselenggarakan dengan SOTK Badan. Hal itu disebutkan dia, melihat kondisi analisis beban kerja urusan ini bisa dikatakan empat kali lipat lebih besar dibanding yang ada sekarang.
Sehingga Manto menyarankan untuk memuluskan peningkatan status dari Kantor menjadi Badan pada Urusan Kesbang Linmas ini, satu diantaranya dengan melakukan penyusunan atau penyajian data analisis beban kerja dibuat sesuai kondisi real yang ada saat ini, bukan disusun berdasarkan anggaran yang ada pada saat ini.
Ditambahkan Kaban Kesbangpol Kalbar, dilihat dari jumlah penduduk dan jumlah daftar pemilih tetap Kabupaten Sambas saja sudah dapat dijadikan indikator agar ditingkatkan menjadi Badan. Termasuk Kondisi Geografis Kabupaten Sambas yang luas dan merupakan daerah perbatasan langsung dengan negara tetangga.(rai)
