Indonesia bercita-cita menjadi negara yang kuat dan terhormat, yang disegani karena rakyatnya hidup sejahtera dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa. Proklamator bangsa Indonesia, Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta, menginginkan suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita bernegara ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Meskipun Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan, kita belum mencapai taraf kesejahteraan dan gambar-gambar pembangunan yang sesuai dengan cita-cita para Pendiri Bangsa. Kita masih menghadapi ketimpangan ekonomi yang tinggi, dengan masih terlalu banyak warga negara Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan terancam jatuh miskin.
Dalam menghadapi tantangan sejarah ini, diperlukan pembangunan ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan yang berkesinambungan. Presiden Joko Widodo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menargetkan tercapainya “Indonesia Emas” di atau sebelum tahun 2045. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7% mulai tahun 2025.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melaksanakan berbagai program yang menghasilkan fondasi ekonomi dan sosial yang kuat, dan tidak hanya melanjutkan, tetapi juga memperkuat pembangunan yang telah dimulai oleh para pemimpin negara sebelumnya. Contohnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PDB per kapita Indonesia naik hampir 4x, rasio utang turun, dan ekonomi tumbuh rata-rata 5%. Capaian ekonomi ini dilanjutkan dan diperkuat di era Presiden Jokowi, dengan capaian-capaian seperti PDB nominal yang mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah dan peningkatan GNI per kapita.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, seperti program jaring pengaman sosial, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Indonesia Sehat. Selain itu, juga diterapkan kebijakan untuk melarang ekspor bahan mentah dan memperkuat pembangunan infrastruktur seperti jalan, pembangkit listrik, dan bendungan.
Semua kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sejalan dengan falsafah Ekonomi Pancasila dan perintah Undang-undang Dasar, dimana sumber daya alam Indonesia harus dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia diharapkan dapat mencapai cita-cita para Pendiri Bangsa dan menjadi negara yang maju dan sejahtera pada tahun 2045, menjelang 100 tahun proklamasi kemerdekaan.
