Sanggau, Media Kalbar TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau terancam tidak bisa dibayarkan.
Wawan Daly Suwandi Ketua Persatuan Wartawan Kabupaten Sanggau menyoroti informasi yang berkembang di lingkungan ASN kabupaten Sanggau terkait hasil temuan BPK RI Tahun 2023.
“TPP yang diperuntukan untuk ASN di lingkungan kabupaten Sanggau secara keseluruhan bisa dibatalkan,” kata Wan Daly, Rabu (27/3/24).
Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kepada Kemendagri menyatakan bahwa TPP ASN bisa dibatalkan jika tidak ada perubahan perilaku ASN yang positif terhadap rekomendasi BPK-RI.
Ancaman pembatalan TPP ASN ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan peraturan dan ketentuan pegawai di lingkungan Kabupaten Sanggau, seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sanggau No.1 Tahun 2022 pasal 19 dan Peraturan Bupati Sanggau No 9 Tahun 2024 pasal 17. Salah satu poinnya menyatakan bahwa pegawai ASN yang tidak dapat melakukan pengisian daftar hadir elektronik wajib melampirkan disposisi, surat tugas, undangan, atau bukti pendukung lainnya yang sah.
Absensi elektronik seharusnya dilakukan oleh seluruh ASN di Kabupaten Sanggau menggunakan aplikasi yang disediakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, beberapa fitur atau menu terblokir setelah adanya audit BPK RI terhadap aplikasi e-PHYO yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Sanggau.
Diskominfo Kabupaten Sanggau bertanggung jawab atas teknis penyediaan Aplikasi e-PHYO untuk ASN Kabupaten Sanggau mulai dari sistem hingga mesin absensi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Kukuh Triyatmaka, belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini ditulis. Infokalbar telah mengajukan pertanyaan mengenai audit aplikasi e-PHYO oleh BPK RI melalui aplikasi pesan WhatsApp, namun belum mendapat tanggapan.
