Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat bahwa dalil yang disampaikan oleh PPP tentang suaranya yang diambil oleh Partai Garuda, PDIP, dan PKB tidak bisa langsung dibenarkan oleh MK. Menurut Dedi, MK seharusnya memutuskan PSU jika dalil-dalil PPP terbukti benar mengenai selisih suara yang ditetapkan oleh KPU di beberapa daerah yang disengketakan. Hal ini menurutnya adalah pelanggaran Pemilu yang memerlukan pemilihan ulang, bukan hanya pengembalian suara seperti klaim PPP. Dedi juga menilai bahwa menerima gugatan PPP tanpa adanya PSU bisa menciptakan stigma bahwa MK tidak benar dalam menegakkan hukum dan konstitusi. Jika hal ini terjadi, maka nuansa politis di tubuh MK akan semakin kuat.
