Kasus dugaan kelalaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mengancam pembayaran 266 paket proyek pembangunan. Menurut anggota Forum Komunikasi Pewarta Kepolisian Republik Indonesia (FKPK-RI) Korwil Kalimantan Barat, A. Rahman, SP2D yang seharusnya diterbitkan pada 31 Desember 2024, dikembalikan oleh Bank Kalbar ke BPKAD Kabupaten Ketapang. Hal ini berakibat gagalnya pembayaran proyek-proyek tersebut dan menyebabkan kerugian besar bagi para kontraktor.
Rahman menjelaskan bahwa alasan utama tidak terbayarnya SP2D adalah karena tidak ada dasar hukum yang mengatur pencairan SP2D tahun 2024 pada tahun 2025. Pasca berakhirnya tahun anggaran, pencairan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yuridis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat kebutuhan untuk memasukkan 266 paket ke dalam piutang daerah dan membahasnya dalam RAB APBD Perubahan Tahun 2025, serta menerbitkan SP2D baru untuk tahun anggaran 2025.
Rahman juga menegaskan bahwa memaksa pencairan dana sebelum melalui mekanisme yang benar berpotensi melanggar hukum dan dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Ia meminta agar pihak berwenang, seperti kepolisian dan kejaksaan, segera menyelidiki kasus ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta melindungi hak-hak para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Perlu diambil langkah-langkah strategis oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari dampak hukum yang serius dan kerugian besar.
