Boyamin Saiman dari MAKI mengamati adanya anomali dalam persepsi masyarakat terhadap hasil survei Litbang Kompas mengenai citra baik dari 3 penegak hukum utama. Menurut survei tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami kenaikan signifikan dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen pada Januari 2025, sementara Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki citra positif sebesar 70 persen, dan Polri berada di posisi terakhir dengan 65,7 persen.
Namun, ketika dibandingkan berdasarkan prestasi, terdapat beberapa anomali. Kejagung jarang terlibat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), namun ketika melakukan satu kali OTT terhadap Ricar Zarof mantan pejabat Mahkamah Agung, berhasil mengamankan uang hingga Rp. 1 Triliun dan mencakup minimal 4 hakim terkait kebebasan Ronald Tanur. Sisi lain, Polri berhasil mengamankan dan mengawal jalannya Pemilu termasuk Pilkada Serentak, serta memberikan respon cepat terhadap perkara-perkara yang viral di masyarakat. Sementara KPK masih dalam kontroversi, dengan pimpinan baru yang belum terlalu menonjolkan diri dalam mengungkap kasus-kasus besar.
Masyarakat menilai kenaikan citra KPK didorong oleh upaya lembaga tersebut dalam menangani perkara buron Harun Masiku dengan menetapkan tersangka atas Hasto Kristiyanto. Namun, gagalnya KPK dalam pencegahan korupsi dan supervisi terhadap lembaga lain membuat masyarakat masih mempertanyakan prestasi secara menyeluruh dari lembaga tersebut.
MAKI sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum merasa terkejut dan bingung dengan penilaian masyarakat terhadap kinerja lembaga penegak hukum. Mereka mengedepankan sosialisasi yang masif untuk memberikan pemahaman yang lebih obyektif kepada masyarakat dalam menilai citra penegak hukum. Terlepas dari hasil survei, semua lembaga penegak hukum harus tetap semangat dan terus meningkatkan kinerja mereka untuk kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat. MAKI tetap menghormati hasil survei sebagai bahan untuk perbaikan ke depannya.
