Keputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai perubahan syarat usia calon kepala daerah untuk Pilkada serentak 2024 telah menimbulkan kontroversi di kalangan publik dan politisi. Perubahan ini memicu pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan dalam arena politik, terutama terkait dengan keuntungan politikus muda dengan jaringan yang kuat. Meskipun tujuannya untuk mendorong partisipasi generasi muda, kritik terhadap keputusan MA menyoroti potensi ketidakadilan dalam proses pemilihan.
Kritik tersebut muncul dari berbagai pihak, termasuk Neni Hur Hayati dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, yang menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dalam politik. Dengan meninjau kembali aturan tersebut, DEEP Indonesia menegaskan bahwa keputusan ini dapat menciptakan arena politik yang tidak seimbang, favoritisme terhadap individu tertentu, dan oligarki politik.
Terkait dengan hal tersebut, harapan kini tertuju pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertimbangkan keputusan MA dengan cermat. Seruan masyarakat dan pengamat politik agar KPU tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi menjadi penting dalam konteks ini. Pemilihan yang adil, transparan, dan setara adalah kunci untuk memastikan bahwa semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi. Dalam hal ini, KPU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan etis.
