Di tengah proses penataan birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) mengingatkan publik untuk ikut mengawasi dinamika penempatan pejabat. Peringatan ini disampaikan Ketua GKJ, Adjie Rimbawan, yang menilai pengisian jabatan-jabatan strategis tidak boleh dibiarkan menjadi ajang tarik-menarik kepentingan.
GKJ Soroti Jabatan Strategis di Pemprov DKI
Adjie menyebut sejumlah posisi penting yang perlu menjadi perhatian, mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Wali Kota, Bupati, Camat, hingga Lurah. Menurut dia, jabatan-jabatan tersebut punya peran besar dalam menentukan arah kerja pemerintahan di ibu kota, sehingga proses pemilihannya harus dilakukan secara cermat dan hati-hati.
Dalam pernyataannya, GKJ meminta Pram-Rano untuk waspada terhadap manuver sejumlah calon pejabat yang diduga berupaya mengejar posisi strategis dengan cara-cara yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Adjie menilai situasi semacam ini bukan hal baru, karena dinamika serupa kerap muncul dalam proses penunjukan pejabat di banyak pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta.
Warga Diminta Ikut Memantau
GKJ juga mendorong masyarakat agar tidak pasif dan ikut memantau pergerakan para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Fokus pengawasan, kata Adjie, terutama diarahkan kepada pejabat yang menunjukkan ambisi berlebihan untuk menduduki posisi tertentu. Menurutnya, keterlibatan publik penting agar proses penempatan jabatan tetap berada di jalur yang sehat dan tidak keluar dari kepentingan pelayanan masyarakat.
ASN Diminta Tetap Profesional
Selain mengingatkan soal potensi manuver politik birokrasi, GKJ menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI tetap bekerja secara profesional dan sportif. Adjie meminta ASN menjalankan tugas sebaik mungkin tanpa perlu melakukan langkah-langkah yang tidak perlu untuk memengaruhi keputusan gubernur. Ia menegaskan, penilaian terhadap pejabat seharusnya didasarkan pada kinerja dan aturan yang berlaku, bukan pada tekanan atau ambisi pribadi.
Dengan sikap itu, GKJ berharap proses pemilihan pejabat di Pemprov DKI Jakarta bisa berlangsung lebih tertib, objektif, dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah publik. Source link
