Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, akan beroperasi dengan prinsip tanggung jawab, akuntabel, dan transparan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya dalam memerangi korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, atau Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago sebagai panduan global untuk pengelolaan investasi dan manajemen risiko dana kekayaan negara. Kepentingan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola Danantara juga dipertegas oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sistem pengawasan yang ketat untuk Danantara, dengan keberadaan Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut dikelola dengan integritas tinggi dan memiliki tingkat akuntabilitas yang optimal. Dalam acara peresmian Danantara, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya lembaga ini sebagai implementasi dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam oleh negara demi kemakmuran rakyat. Pemilihan tokoh-tokoh bangsa sebagai penasihat lembaga juga dilakukan untuk menjamin integritas dan cinta terhadap Indonesia.
Dengan aset sebesar Rp14 ribu triliun yang dikelola oleh Danantara, harapannya bukan hanya sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai alat perencanaan pembangunan guna mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia pada tahun 2045. Prinsip-prinsip dan komitmen yang dijalankan diharapkan dapat menjaga kelangsungan dan keberhasilan Danantara sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.
