Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa selama dua bulan menjabat, dia tidak menemukan praktik ‘Iuran Kebersamaan’ di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Dalam konteks kasus dugaan korupsi mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, muncul persoalan terkait iuran kebersamaan di lingkungan Pemkot Semarang. Agustina menganggap bahwa jika memang ada iuran kebersamaan, seharusnya tidak dialirkan ke atasan, tetapi untuk kegiatan internal atau sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun iuran mungkin untuk kegiatan internal, seperti bakti sosial, perintah Agustina adalah untuk memastikan bahwa iuran tersebut tidak diberikan kepada pejabat di atasnya. Dia berharap praktik korupsi dapat dicegah dengan pencekatan ke dinas-dinas terkait dan mendesak pihak yang mengetahui informasi untuk segera memberikan laporan.
Dalam sidang kasus dugaan korupsi, terdakwa mantan Wali Kota Semarang dan suaminya, Alwin Basri, disebut menggunakan iuran kebersamaan yang berasal dari insentif pajak untuk memotong pembayaran kepada pegawai negeri di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang. Selain itu, uang iuran kebersamaan yang semestinya digunakan untuk kebutuhan nonformal seperti kegiatan Dharma Wanita, rekreasi, dan pembelian seragam batik, disalurkan kepada terdakwa. Permintaan penyisihan uang iuran tersebut disepakati oleh kepala bidang di Bapenda dan dijalankan. Sebuah kejadian serupa terjadi pada triwulan berikutnya, di mana terdakwa kembali menerima imbalan dari dana iuran kebersamaan.
Agustina berkomitmen untuk melakukan pengecekan dan memastikan bahwa praktik korupsi semacam itu tidak lagi terjadi di lingkungan Pemkot Semarang. Dia menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Agustina juga berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama memerangi praktik korupsi yang merugikan bangsa dan negara.
