Pangandaran — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pangandaran resmi mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tahun 2025 dalam rapat paripurna. Langkah ini menandai dorongan legislatif daerah untuk menyusun aturan yang lebih dekat dengan kebutuhan warga, sekaligus menyesuaikan kebijakan lokal dengan perubahan regulasi nasional.
Empat Raperda yang Diusulkan DPRD Pangandaran
Ketua Bapemperda DPRD Pangandaran, Iwan M. Ridwan, menjelaskan bahwa DPRD memiliki hak untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah sepanjang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Empat Raperda yang dibawa ke forum paripurna itu meliputi regulasi tentang Pemerintahan Desa, Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran.
Menurut Iwan, penyusunan empat Raperda tersebut tidak sekadar memenuhi agenda legislasi tahunan, tetapi juga menjadi upaya memperkuat landasan hukum daerah agar tidak tertinggal dari dinamika aturan yang lebih tinggi. Kerangka ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
Fokus pada Aturan yang Lebih Sederhana dan Tepat Sasaran
Dalam penyusunannya, Bapemperda mengedepankan metode simplifikasi agar peraturan yang lahir tidak berbelit, tidak saling tumpang tindih, dan bisa langsung menjawab persoalan di lapangan. Pendekatan ini dinilai penting, terutama untuk isu-isu yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan desa, perlindungan tenaga kerja, dan penguatan sektor ekonomi daerah.
Di sisi lain, pengaturan mengenai bank daerah juga dipandang strategis karena menyangkut instrumen ekonomi yang dapat menunjang aktivitas masyarakat Pangandaran. Dengan begitu, pembahasan Raperda diharapkan tidak berhenti pada aspek formal, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang bisa dijalankan secara efektif.
Masuk Tahap Pembahasan DPRD dan Pemerintah Daerah
Setelah disampaikan dalam rapat paripurna, empat Raperda inisiatif DPRD Pangandaran itu akan memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah daerah. Forum lanjutan ini menjadi ruang untuk memastikan setiap pasal selaras dengan ketentuan hukum sekaligus tetap mencerminkan aspirasi masyarakat setempat.
Melalui proses tersebut, DPRD Pangandaran menargetkan hadirnya regulasi yang lebih kuat dan relevan, terutama dalam tata kelola desa, perlindungan pekerja, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Bagi Pangandaran, empat Raperda ini bukan sekadar dokumen legislasi, melainkan pintu masuk bagi penataan kebijakan yang lebih konkret di tahun 2025.
Source link
