Pembicaraan soal ekonomi sering kali berhenti pada pertumbuhan, angka, dan kebijakan. Namun, dalam pandangan Menkop Ferry, urusan harta bagi umat Islam justru jauh lebih luas dari sekadar hitung-hitungan. Ia menegaskan bahwa keadilan ekonomi adalah bagian dari tanggung jawab iman, karena kekayaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk meraih ridha Allah SWT.
Keadilan Ekonomi Tak Boleh Jadi Wacana Saja
Pernyataan itu disampaikan Ferry dalam acara Halalbihalal Syarikat Islam Jawa Barat di Masjid Raya Al-Jabbar, Bandung, Minggu, 29 Maret 2026. Dalam forum tersebut, ia menyoroti bahwa kebijakan ekonomi yang baik seharusnya tidak membiarkan harta berputar di lingkaran yang sama, apalagi hanya menguntungkan kelompok tertentu. Menurutnya, pesan itu sejalan dengan Surah Al-Hashr ayat 7, yang menegaskan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.
Ferry juga mengingatkan bahwa ajaran Islam memiliki instrumen yang sangat jelas untuk menjaga pemerataan, mulai dari zakat, infak, sedekah, hingga larangan riba. Baginya, semua itu bukan sekadar nilai spiritual, tetapi pedoman praktis agar distribusi ekonomi berjalan lebih adil dan tidak memutus akses masyarakat kecil terhadap kesempatan yang sama.
Jejak Syarikat Islam Masih Relevan
Di hadapan warga Syarikat Islam, Ferry menyinggung pentingnya menjaga semangat para pendiri organisasi tersebut. Nama Haji Samanhudi dan H.O.S. Tjokroaminoto disebut sebagai tokoh yang patut dihormati karena menunjukkan bahwa perjuangan ekonomi dan politik dapat saling menguatkan. Warisan pemikiran keduanya, kata Ferry, masih relevan untuk menjawab tantangan hari ini ketika pemberdayaan ekonomi tak cukup hanya dibahas di ruang diskusi.
Ia menilai masyarakat perlu dilibatkan secara nyata agar tidak terus menjadi penonton dalam perputaran ekonomi di lingkungan sendiri. Dari sana, semangat organisasi seperti Syarikat Islam dinilai tetap hidup sebagai dorongan untuk membangun kemandirian sekaligus memperluas manfaat bagi banyak orang.
Kopdes Merah Putih dan Dakwah Ekonomi
Dalam konteks kebijakan pemerintah, Ferry menyebut Kementerian Koperasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan program prioritas pembangunan 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program itu, menurutnya, dapat dibaca sebagai bentuk “Dakwah Ekonomi” yang mengubah masyarakat dari objek menjadi subjek ekonomi.
Koperasi tersebut dirancang memiliki tiga fungsi utama, yakni menyalurkan kebutuhan pokok, menampung hasil bumi dari petani dan nelayan, serta menjadi jalur penyaluran bantuan sosial pemerintah. Dengan skema itu, arus ekonomi di tingkat bawah diharapkan lebih sehat, lebih merata, dan tidak lagi terpusat pada segelintir pihak.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
