Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas menyuarakan penolakannya terhadap korupsi, dengan menekankan bahwa negara berhak untuk menyita aset para koruptor asalkan proses tersebut dilakukan secara adil. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan sejumlah jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Prabowo menegaskan pentingnya mengembalikan apa yang telah dicuri oleh para koruptor sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kerugian yang telah ditimbulkan pada negara. Namun, Prabowo juga memberikan sorotan terkait keadilan, khususnya terhadap keluarga koruptor yang telah divonis, menyinggung pertanyaan apakah adil jika aset yang dimiliki sebelum menjabat di pemerintahan juga turut disita dan apakah anak-anak harus menanggung dosa orang tua mereka.
Frustrasi mendalam Prabowo terhadap pejabat korupan juga menjadi sorotan, di mana ia menggambarkan tindakan mereka sebagai bentuk perampokan yang dianggap legal. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Prabowo menegaskan bahwa tindakan korupsi masih terjadi di negara ini, menyebutnya sebagai perampokan yang tersembunyi di balik legalitas. Prabowo menekankan pentingnya tindakan tegas yang dapat menciptakan efek jera yang kuat terhadap para pelaku korupsi, termasuk memerintahkan lembaga penegak hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dianggap terlalu ringan.
Menurut Prabowo, para koruptor mempunyai pola pikir bahwa masalah bisa diselesaikan dengan uang, dengan menjalani hukuman penjara beberapa tahun dan kemudian bebas dengan berbagai skenario yang mereka rancang. Prabowo menyatakan bahwa pendekatan ini tidak dapat dibiarkan dan perlu adanya respons tegas dari penegak hukum agar para koruptor merasakan efek jera atas perbuatannya.
